DPRD Metro Paripurna LKPJ Walikota 2019 Melalui Teleconference

Paripurna Laporan Pertangung Jawaban Keuangan 2019, melalui Teleconference di DPRD setempat.

RAKYATMETRO.COM – Target pendapatan Pemkot Metro di tahun anggaran 2019, setelah perubahan tertuang dalam APBD sebesar Rp905 milyar dapat direalisasikan sebesar Rp 925 milyar atau mencapai sebesar 102,15 persen.

Untuk kontribusi dana perimbangan sangat mendominasi, yaitu mencapai 69,18 persen, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 19,03 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11,7 persen.

Baca Juga

Hal itu terungkap pada Paripurna Laporan Pertangung Jawaban Keuangan 2019, melalui Teleconference di DPRD setempat, Selasa (7/4).

Sementara untuk belanja daerah 2019, setelah dilakukan perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp989 milyar yang dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dengan rincian sebesar Rp384 milyar, untuk belanja langsung sebesar Rp604 milyar.

“Dari target belanja yang ditetapkan tersebut hingga 31 Desember 2019 dapat terealisasi Rp902 milyar atau sebesar 91,24 persen, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp86 milyar atau sebesar 8,7 persen,”ucap Walikota Metro A.Pairin disampaikan lewat teleconference.

Untuk realisasi belanja daerah untuk belanja tidak langsung adalah Rp335 milyar atau sebesar 87,34 persen, sedangkjan realisasi belanja langsung adalah Rp566 milyatr atau sebesar 93,73 persen dari target awal tahun pelaksanaan pembangunan.

“Secara umum, penyelengaraan pembangunan pada lingkup urusan wajib maupun urusan pilihan daerah, relatif telah menunjukkan hasil dan kemajuan yang positif,”tuturnya.

Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan RKPD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Metro akhir tahun 2019, saat Rapat Paripurna DPRD melalui video conference, di Command Center lantai dua Bappeda, Selasa (07/04).

LKPJ yang disampaikan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai peraturan tersebut, Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Metro, berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Kestabilan kebijakan sudah mulai dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen RPJMD sebagai acuan untuk mewujudkan janji kepada masyarakat Kota Metro.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dimana didalamnya terdapat capaian kinerja maupun anggaran, prestasi dan juga kendala dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tutur Pairin.(ADV)

LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *