Komisi I DPRD Metro Hearing Bersama Dinas Terkait

Komisi I DPRD Metro Hearing Bersama Dinas Terkait

RAKYATMETRO.COM, METRO – Komisi I DPRD Kota Metro mengisyaratkan agar Pemkot merujuk instruksi Kementrian PUPR, yang mengharuskan seluruh proyek infrastruktur maupun bangunan dikelolah hanya oleh dinas PUPR.

Karenanya, Pemkot diminta menyesuaikan fostur RAPBD 2019 untuk disesuaikan dengan RKA (rencana kegiatan anggaran).

Jadi tidak ada lagi pengerjaan proyek infrastruktur maupun bangunan didinas-dinas, semuanya harus dikerjakan oleh dinas PUPR, ujar Ketua Komisi I Basuki pada hearing perencanaan anggran 2019, dengan dinas-dinas terkait di DPRD, Kamis (25/10).

Dikatakannya, dinas pendidikan harus fokus pada mutu pendidikan, begitu juga dinas kesehatan harus fokus pada kesehatan, begitu juga dinas pertanian harus fokus pada bidang pertanian saja. Dinas-dinas itu tidak lagi ada proyek infrastruktur atau bangunan.

Kami DPRD Metro sudah bertemu dalam kunjungan kerja dengan Kementrian PUPR di Jakarta,ucapnya. Peraturan baru itu akan segera diterbitkan sebelum 2019 ini. Tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presidennya lagi,tutur Politisi PDI-P Basuki di dewan.

Ia meminta penyusunan APBD juga merujuk kebijakan Kementrian PUPR. Menurutnya, peraturan yang diterbitkan Kementrian PU balik sama seperti dulu lagi.

Untuk itu kebijakan walikota hendaknya juga harus merujuk kepada kebijakan yang baru yang diterbitkan Kementrian PUPR.

Peraturan baru seluruh proyek harus diserahkan kepada Dinas PUPR, tidak lagi dikelolah oleh dinas-dinas lainnya,tandasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *